Bagaimana Soeharto akhirnya dapat menjadi Presiden di era orde baru?
A. Presiden Soeharto didukung rakyat untuk menjadi pemimpin negara
B. Presiden Soeharto ditunjuk oleh MPR sebagai orang yang cocok memimpin Indonesia seumur hidup
C. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama orde baru yang dipandang oleh rakyat sebagai sosok yang sudah mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan
D. Keluarnya surat 11 maret (SUPERSEMAR)
Jenderal Soeharto menjadi Presiden Indonesia dan memulai era Orde Baru melalui serangkaian peristiwa kompleks yang berpuncak pada peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai bagaimana Soeharto akhirnya menjadi Presiden Indonesia:
1. Latar Belakang Ketegangan Politik
Pada pertengahan 1960-an, situasi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Presiden Sukarno, yang memerintah di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, menghadapi ketegangan yang meningkat antara berbagai kekuatan politik, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok-kelompok Islam. Ketidakstabilan ini diperparah oleh masalah ekonomi yang serius, inflasi yang tinggi, dan kemiskinan yang meluas.
Sukarno mencoba menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ini melalui konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), tetapi ketegangan antara militer dan PKI terus meningkat, terutama karena PKI semakin berpengaruh di bawah dukungan Sukarno.
2. Peristiwa G30S (Gerakan 30 September 1965)
Puncak dari ketegangan ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, ketika terjadi sebuah kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Kelompok yang menamakan dirinya “Dewan Revolusi” dan mengklaim bertindak untuk menyelamatkan revolusi Indonesia menculik dan membunuh enam jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini dengan cepat dikaitkan dengan PKI, meskipun keterlibatan langsung partai tersebut masih diperdebatkan hingga kini.
Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan cepat mengambil alih komando militer dan memimpin operasi untuk menumpas G30S. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengendalikan situasi di Jakarta dan menangkap para pelaku kudeta.
3. Penumpasan PKI dan Penguatan Kekuasaan Soeharto
Setelah G30S, Soeharto mulai melakukan penumpasan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya. Dalam beberapa bulan, ratusan ribu orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI dibunuh dalam kampanye kekerasan yang meluas di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Kampanye ini juga melibatkan penangkapan massal, penghilangan paksa, dan pemenjaraan tanpa proses hukum.
Soeharto menggunakan kekacauan ini untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan militer dan secara bertahap melemahkan pengaruh Sukarno. Dengan menumpas PKI, Soeharto mendapatkan dukungan luas dari militer dan kelompok-kelompok anti-komunis, termasuk dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, yang khawatir terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara.
4. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
Langkah penting dalam proses peralihan kekuasaan adalah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Pada 11 Maret 1966, dalam kondisi tekanan dan ketidakstabilan politik yang tinggi, Presiden Sukarno menandatangani sebuah surat perintah yang memberi Soeharto kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Surat ini kemudian digunakan oleh Soeharto sebagai dasar hukum untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif secara de facto.
Dengan Supersemar di tangannya, Soeharto segera membubarkan PKI, mengambil alih kontrol pemerintahan, dan mulai mengendalikan lembaga-lembaga negara. Pada tahun yang sama, Soeharto juga mengawasi pembentukan Kabinet Dwikora yang dirombak, di mana banyak pendukung Sukarno digantikan oleh orang-orang yang setia kepada Soeharto.
5. Pengalihan Kekuasaan secara Bertahap
Setelah menguasai pemerintahan, Soeharto secara bertahap mengikis kekuasaan Sukarno. MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang sudah dikuasai oleh pendukung Soeharto, mengeluarkan berbagai keputusan yang melemahkan posisi Sukarno. Pada bulan Maret 1967, MPRS mencabut mandat Sukarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada Maret 1968, MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
6. Awal Era Orde Baru
Setelah diangkat sebagai Presiden, Soeharto memulai apa yang kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, yang ditandai dengan stabilitas politik yang dikendalikan oleh militer, pembangunan ekonomi yang diarahkan oleh pemerintah pusat, dan sentralisasi kekuasaan. Orde Baru berfokus pada modernisasi ekonomi dengan bantuan dari negara-negara Barat dan lembaga-lembaga internasional, serta penindasan terhadap segala bentuk oposisi politik, terutama komunisme.
Orde Baru juga ditandai dengan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial-politik di Indonesia, yang digunakan Soeharto untuk mengontrol kehidupan politik dan masyarakat. Periode ini berlangsung hingga Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, setelah tekanan besar dari krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokrasi dan keterbukaan.
Jawaban dari Pertanyaan
D. Keluarnya surat 11 maret (SUPERSEMAR)