Berikut yang merupakan ciri masa demokrasi terpimpin, kecuali…
A. Sistem demokrasi didasarkan atas seluruh keputusan serta pemikiran yang bersumber dari pemimpin negara
B. Terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI 1945 terkait pelaksanaan pemerintahan
C. Pada masa ini terjadi pemberontakan oleh PKI yang dipimpin oleh DN Aidit
D. Dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengangkat dirinya sebagai predisen seumur hidup
Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, dan merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Liberal yang sebelumnya berlaku di Indonesia, dengan perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan, kehidupan politik, dan hubungan antara pusat dan daerah. Berikut adalah ciri-ciri utama dari masa Demokrasi Terpimpin:
1. Sentralisasi Kekuasaan
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan politik sangat terpusat di tangan Presiden Sukarno. Presiden memiliki peran yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan nasional. Sukarno memegang kendali penuh atas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante, berada di bawah pengaruh langsung presiden.
2. Penghapusan Demokrasi Parlementer
Salah satu ciri utama dari Demokrasi Terpimpin adalah penghapusan sistem demokrasi parlementer yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Sukarno membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 karena dianggap gagal menyusun konstitusi baru dan kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara dan sekaligus mengakhiri sistem parlementer, menggantinya dengan sistem presidensial yang lebih otoriter.
3. Peran Dominan Presiden Sukarno
Sukarno bukan hanya presiden, tetapi juga pemimpin yang mendominasi seluruh aspek kehidupan politik dan sosial. Ia memperkenalkan konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai ideologi resmi negara, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia, termasuk militer, kelompok agama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sukarno juga berperan sebagai “Pemimpin Besar Revolusi” dan menganggap dirinya sebagai penjaga utama revolusi Indonesia.
4. Pembentukan MPRS dan DPR-GR
Sebagai bagian dari sentralisasi kekuasaan, Sukarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Kedua lembaga ini bertugas mendukung kebijakan-kebijakan Sukarno. Anggota MPRS dan DPR-GR diangkat oleh presiden, dan mereka lebih berfungsi sebagai alat untuk mengesahkan keputusan-keputusan presiden daripada sebagai lembaga legislatif independen.
5. Militerisasi dan Peran TNI
Militer memainkan peran yang semakin penting dalam pemerintahan selama masa Demokrasi Terpimpin. Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Sukarno memberikan peran besar kepada militer sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas nasional dan menyeimbangkan kekuatan politik antara kelompok-kelompok sipil.
6. Pembatasan Kebebasan Politik
Kebebasan politik dan kebebasan pers sangat dibatasi selama masa Demokrasi Terpimpin. Pemerintah mengontrol media, dan kritik terhadap presiden atau pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan subversif. Partai-partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dilarang atau ditekan, dan hanya partai-partai yang mendukung Nasakom yang diizinkan untuk beroperasi secara bebas.
7. Konfrontasi dengan Malaysia dan Blok Barat
Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia di bawah Sukarno semakin radikal dan anti-Barat. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang dimulai pada tahun 1963. Sukarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Indonesia juga semakin mendekatkan diri dengan negara-negara Blok Timur (Uni Soviet dan Tiongkok) dalam upaya untuk menantang dominasi Barat di kawasan Asia Tenggara.
8. Ekonomi yang Terabaikan
Meskipun ada beberapa upaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami stagnasi. Inflasi tinggi, korupsi merajalela, dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi dengan baik menyebabkan penurunan standar hidup rakyat. Sukarno lebih fokus pada proyek-proyek besar yang bersifat simbolis, seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, daripada mengatasi masalah ekonomi yang mendasar.
9. Meningkatnya Pengaruh PKI
Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat berpengaruh pada masa Demokrasi Terpimpin. Sukarno mengandalkan PKI sebagai bagian dari strategi Nasakom untuk mengimbangi kekuatan militer dan kelompok agama. Pengaruh PKI yang semakin besar menimbulkan ketegangan dengan militer, terutama dengan Angkatan Darat, yang khawatir terhadap potensi dominasi komunis di Indonesia.
10. Akhir Masa Demokrasi Terpimpin
Masa Demokrasi Terpimpin berakhir secara dramatis pada tahun 1965, dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang dikaitkan dengan PKI. Peristiwa ini memicu penumpasan PKI dan perubahan besar dalam tatanan politik Indonesia. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Sukarno, yang kemudian diasingkan hingga wafatnya pada tahun 1970. Peristiwa ini menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan awal dari masa Orde Baru di bawah Soeharto.
Demokrasi Terpimpin adalah masa yang kompleks dan penuh dengan kontradiksi dalam sejarah Indonesia, di mana Sukarno berusaha untuk menciptakan stabilitas nasional melalui sentralisasi kekuasaan, namun pada akhirnya, kebijakan-kebijakannya menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar dan berujung pada perubahan rezim.
Jawaban dari Pertanyaan
D. Dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengangkat dirinya sebagai predisen seumur hidup